sosial,seni,budaya,dan bisnis

SEPERTI Jakarta dan Jogyakarta. Kampung-kampung kecil di Sumatera Barat ini, pernah menjadi ibu republik yang paling nyaman untuk bangsa bernama Indonesia. Celaka, sejarah melupakannya.

HARI merangkak senja. Sisa hujan siang masih membekas di atas tanah, ketika media ini berjalan kaki sepanjang satu kilometer, dari Jalan Raya Payakumbuh-Lintau, menuju kawasan Tadah yang berada di Jorong Lambuak, Nagari Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota (115 kilometer dari Kota Padang), Kamis (17/12).

Perjalanan ke dataran tinggi ini, terasa menentramkan hati. Apalagi sepanjang jalan, terlihat pohon-pohon karet tegak menjulang. Daunnya yang rimbun memberi kesejukan bukan kepalang.

"Jika kita berjalan terus ke arah atas. Maka akan ditemukan perkebunan teh membentang luas,"kata mantan Wali Nagari Halaban Masrizal Said, yang menemani perjalanan kami.

Namun, saya memutuskan tidak menyisir ke perkebunan karet yang tidak lagi dikelolah dengan baik tersebut. Melainkan, melanjutkan perjalanan dengan berbelok ke arah kanan, tepatnya ke sebuah kebun yang sekarang dikelolah kaum Datuk Gomok.

Kebun itu sendiri cukup luas. Di dalamnya, selain didominasi tanaman karet, juga tumbuh tanaman damar dan tanaman tua lain. Sedangkan di samping, terdapat dua rumah warga yang sebenarnya lebih cocok disebut sebagai dangau.

Kedua dangau tersebut,masing-masing dihuni oleh keluarga Kalinin, 65, dan warga bernama Jawa, 75, yang hidup sebatang kara."Hanya saya dan Pak Jawa yang tinggal di tempat ini,"ucap Kalinin ketika bertemu.

Kembali pada kebun Datuk Gomok tadi. Di tempat itu, sekitar tahun 1945 sampai 1960-an pernah berdiri sebuah surau dan dangau yang dihuni keluarga (Alm) Yaya. Sehingga sampai sekarang, warga Halaban. masih menyebut kebun tersebut dengan nama 'Dangau Yaya'.

"Di dangau Yaya itulah, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Mr Syafrudin Prawiranegara, bersama dengan sejumlah pejuang tanah air, memproklamirkan lahirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), tanggal 22 Desember 1948, "kata Rasawin, 89, bekas pejuang/anggota BPNK di Halaban, ketika ditemui di kediamannya.

Waktu itu menurut Rasawin, Jogyakarta yang merupakan Ibu Kota Republik Indonesia, baru tiga hari dibombardir Belanda. Dua founding father Republik, yakni Soekarno-Hatta ditangkap, lalu dibuang ke Brastagi dan Pulau Bangka.

Sebelum ditangkap, Soekarno-Hatta, sebagaimana juga ditulis Indonesianis Audrey Kahin dalam "Perjuangan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950" yang diterjemahkan sejarawan Universitas Negeri Padang Dr Mestika Zed dkk, sempat memberi mandat kepada Mr Syafrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera.

Dalam mandatnya, Soekarno-Hatta meminta Mr Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Drurat Republik Indonesia. Jika mandat tersebut tak dapat dijalankan, maka kepada Soedarsono, Palar, dan Mr Maramis diminta membentuk Exile Government di India. Meski mandat tersebut, tak pernah sampai kepada Mr Syafrudin Prawiranegara. Namun, dengan keyakinan yang besar (bisa jadi juga karena sudah mendapat rambu-rambu dari Bung Hatta), Syafrudin berhasil membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

PDRI dideklarasikan Mr Syafrudin, bersama para pejuang lainnya, di dangau Yaya, kawasan Tadah, Nagari Halaban, yang kami kunjungi pada Kamis (17/12) sore itu. Namun sayangnya, tidak adalagi tanda-tanda, kalau tempat nan sejuk dan jauh dari keramaian tersebut. Pernah menjadi ibukota republik ini, walaupun hanya beberapa hari saja. Sebab setelah dideklarasikan, PDRI berjalan dari satu kampung ke kampung lain di Sumatera Tengah.

"Memang tidak ada tanda-tanda PDRI pernah dideklarasikan di sini. Sebab, orang-orang sudah melupakan dan memplesetkan sejarah,"kata Rasawin, yang pernah menjadi Wali Nagari Halaban periode 1965-1969.

"Ya. PDRI memang dilupakan. Kalaupun belakangan, ada peringatan PDRI di Halaban. Banyak orang lebih memilih ke kawasan tetangga, yakni Jorong Tegal Rejo atau Parak Lubang. Padahal, tempat itu bukan lokasi PDRI. Melainkan lokasi pemancar radio Auri,"ujar Masrijal Said, mantan Wali Nagari Halaban periode 2003-2008.

Abai Juga Diabaikan.
Rupanya, tidak hanya lokasi deklarasi PDRI di Halaban yang tidak mendapat perhatian. Ratusan kilometer dari kawasan tersebut. Tepatnya di Abai Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan (sekitar 215 KM dari Kota Padang), kondisinya justru lebih menggemaskan lagi.

Di kampung tersebut, berdiri sebuah rumah kayu milik warga bernama Sa'diyah. Rumah inilah yang dihuni Mr Syafrudin Prawiranegara bersama rombongan PDRI, termasuk Menteri Kesehatan Dr Sambiyono selama 14 hari.

Waktu itu, Mr Syafrudin bersama rombongan PDRI, baru saja melakukan perjalanan panjang dengan melewati sejumlah kampung. Mulai dari Halaban (Kabupaten Limapuluh Kota), menuju Bangkinang (Kampar, Riau), terus ke Teluk Kuantan (Kuansing, Riau), Sungai Dareh (Dharmasraya, Sumbar), sampai menyebrang di Abai Sangir.

"Beliau datang dari Sungai Dareh, dengan menaiki sampan yang didayung masyarakat Abai Sangir. Setelah sampai di Abai, rombongan tinggal di rumah Sa'diyah. Istri dari Angku Palo Buncik, Wali Nagari Abai Sangir semasa itu,"kenang Hasan Bagindo Patiah, 85, saksi sejarah yang ditemui Padang Ekspres di Abai Sangir, Selasa (15/12) sore.

Namun sama nasibnya dengan tempat deklarasi PDRI di Halaban. Di rumah Sa'diah yang masih berdiri kokoh, juga tidak ada tanda-tanda, bahwa tempat tersebut pernah menjadi daerah basis perjuangan sekaligus ibu republik. "Rumah ini memang tidak lagi diperhatikan. Kalaupun ada orang luar atau pejabat pemerintah yang datang ke sini. Biasanya hanya sekedar berfoto-foto saja. Setelah itu mereka pergi tanpa kabar berita,"ujar Darlian, 41, cucu Sa'diah yang kini dipercaya mengurus rumah tersebut.

Darlian bersama sang suami, sempat tidak welcome dengan kedatangan Padang Ekspres ke rumah Sa'diyah, yang berada persis di samping rumahnya. "Maaf. Kami agak risih dengan kedatangan orang-orang ke sini. Sebab, biasanya mereka hanya menjadikan rumah ini sebagai objek. Sebagai proyek. Sedangkan perhatian atau perawatan terhadap rumah, tak pernah kami terima,"ujar Darlian sedikit ketus.

Setelah dijelaskan kepadanya, bahwa wartawan datang untuk menelusuri daerah-daerah basis PDRI yang terlupakan. Barulah Darlian membuka pintu rumah Sa'diyah. Bahkan, perempuan itu juga memperlihatkan foto Angku Palo Buncik, tokoh yang memfasilitasi Mr Syafrudin Prawiranegara selama berada di Abai Sangir.

Di dalam rumah Sa'diyah, terdapat 6 ruangan. Terdiri dari satu ruangan utama, satu ruang makan, dan empat kamar tidur. Sedangkan di bagian belakang, selain terdapat dapur berikut kamar mandi, juga ada bekas kandang kuda. "Menurut cerita orang tua saya. Dalam kandang kuda itu, rombongan PDRI pernah mencetak Oeang Republik Indonesia,"ujar Mahyunar Khatib Ipie, 54, tokoh masyarakat Abai Sangir yang mula-mula menunjukkan lokasi rumah Sa'diyah kepada wartawan.

Benar apa tidak soal lokasi percetakan uang tersebut, Khatib Ipie menyebut, tentu perlu dilakukan kajian lebih dalam. Namun pastinya, kampung kecil di Solok Selatan, bernama Abai Sangir memang pernah menjadi ibu republik. Andil masyarakatnya semasa PDRI
sangat besar.

"Itulah yang kita minta kepada pemerintah, agar diingat dan diperhatikan. Jangan seperti sekarang, sepanjang udara merdeka kita hirup, Abai Sangir seperti dilupakan dalam sejarah. Bahkan di bidang pembangunan kami tertinggal. Lihat jalan ke sini, buruk dan berlubang-lubang,"ujar Mahyunar Khatib Ipie.

Bidar Alam.

Sekitar dari 12 kilometer sebelum memasuki Nagari Abai Sangir. Padang Ekspres juga menyambangi nagari lain di Solok Selatan yang pernah menjadi ibu republik, yakni Bidar Alam. Di kampung yang paling lama menjadi tempat tinggal Mr Syafrudin Prawiranegara bersama rombongan PDRI ini (tercatat hampir 3,5 bulan). Kondisi yang didapat sedikit agak baik.

Bangunan-bangunan peninggalan PDRI, nampak masih terawat. Misalnya saja, rumah warga bernama Jama yang dijadikan sebagai markas Mr Syafrudin Prawiranegara, sekaligus tempat berlangsungnya sidang kabinet PDRI. Rumah gadang tersebut, bahkan sekarang direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Cuma sayang, beberapa bagian bangunan nampak dirubah dari bentuk aslinya.

Perawatan juga terlihat terhadap Surau Bulian, tempat yang dijadikan sebagai stasiun pemancar radio Auri, alat komunikasi PDRI di Bidar Alam. Begitupula pada sejumlah rumah penduduk yang menjadi hunian pejuang PDRI, seperti rumah Lamisa, rumah Sicah, rumah Biah, rumah Sawida, ataupun rumah Siti Rapek.

"Dibandingkan beberapa tahun lampau, Bidar Alam sekarang mungkin sudah bisa disebut mendapat perhatian dari pemerintah,"kata Haji Djamaan Ismail alias Khatib Djamaan, 84. Pejuang yang menjemput Syafrudin Prawiranegara dari Abai Sangai ke Bidar Alam pada 23 Januari 1949.

Duka di Silantai.
Namun, bagaikan siang dengan malam. Kondisi yang sedikit mengembirakan di Bidar Alam tadi, justru tidak begitu terlihat di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur, Kabupaten Sijunjung (sekitar 170 Kilometer dari Kota Padang). Di kampung yang dalam buku "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau Jilid II", karangan Ahmad Husin dkk, disebut sebagai tempat Musyarawah Besar PDRI. Kondisi justru tidak obahnya dengan di Halaban dan Sangir.

"Nagari ini jarang dikunjungi pejabat. Peringatan-peringatan PDRI, juga tak pernah dilangsungkan di sini,"ujar Intan Sari Dt Magek Kerajaan, 85, bekas Ketua Panitia Penyambutan dan Perbekalan Perjuangan PDRI di Silantai, kepada Padang Ekspres, Rabu (16/12). Padahal, menurut Intan Sari Dt Magek Kerajaan, setelah berangkat meninggalkan Nagari Bidar Alam. Rombongan PDRI pimpinan Mr Syafrudin Prawiranegara, tinggal dan bertemu dengan rombongan Gubernur Sumatera Tengah di Silantai, Sumpur Kudus.

"Mr Syafrudin Prawiranegara, tinggal di sini 40 hari. Dia kadang tinggal di Surau Tobiang. Kadang-kadang menginap di rumah pasangan suami-istri Hasan Basri-Nursani. Hasan Basri sendiri, semasa itu menjabat sebagai wali perang,"kenang Intan Sari Dt Magek Kerajaan.

Selepas bertemu Intan Sari, Padang Ekspres juga mengunjungi Surau Tobiang dan rumah Hasan Basri-Nursani. "Surau ini bentuknya sudah dirubah. Sekarang juga sudah jarang dipakai. Paling-paling untuk sholat Jum'at saja," kata Cap, anggota Linmas Sumpur Kudus yang menemani perjalan kami ke Silantai. Adapun rumah Hasan Basri-Nursani, masih kokoh menjulang. Tak ada bentuk rumah yang di rubah. Masih seperti dulu. Seperti zaman darurat.

"Kalaupun ada tambahan, di depannya sekarang sudah ada tugu PDRI yang dibangun semasa kepemimpinan bupati Syahrul Anwar di Sijunjung. Setelah itu tak ada lagi perubahannya,"jelas Intan Sari Dt Magek Kerajaan.


Padang Japang & Koto Tinggi.
Terabaikannya daerah-daerah yang pernah menjadi ibu republik Indonesia, semasa PDRI 1948-1949 berlangsung di Sumatera Tengah. Tidak hanya terlihat di Halaban, Abai Sangir, dan Silantai. Di Padang Jopang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota (135 Kilometer dari Kota Padang), sejarah perjuangan bangsa, juga terkesan dilupakan.

"Padahal, di kampung ini dulunya, pernah digelar pertemuan terkait penyerahan kembali PDRI kepada pemerintah pusat. Waktu itu yang bertemu adalah Delegasi Bangka utusan Wapres Mohammad Hatta yang terdiri dari Muhammad Natsir dan Dr Leimena, dengan kabinet PDRI pimpinan Mr Syafrudin Prawiranegara,"kata Putra Satria Veri, aktifis pemuda di Kecamatan Guguak, Sabt (19/11).

Menurut Putra Satria Veri, baru dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah daerah memperingati PDRI di Padangjopang ataupun Koto Kociak. "Tapi ya baru sebatas peringatan atau ceremonial belaka. Aksi nyata untuk warga yang membantu perjuangan PDRI belum terasa,"ujarnya. Hal tidak jauh berbeda juga terlihat di Pua Data, Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota (170 Kilometer dari Kota Padang).

Di tempat yang pernah dijadikan sebagai lokasi pemancar radio PDRI ini, sejarah perjuangan juga cenderung dilupakan. Bahkan, beberapa tahun lalu, Koto Tinggi juga seperti daerah yang terisolir. "Baru belakangan, jalan ke sini di aspal hotmix. Sebelumnya, justru darurat seperti Agresi II Belanda dulu,"kata Man Tolak, warga di Pua Data kepada wartawan, Sabtu (19/11).

Harus Ada "Kompensasi"

Menyimak kondisi daerah-daerah basis PDRI yang cenderung terabaikan tadi. Aktifis Yayasan Peduli Perjuangan PDRI Ferizal Ridwan, menyerukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar dapat mengakomodir dan memobilasi pembangunan ke daerah tersebut.

"Harus ada semacam kompensasi, untuk ibu republik yang cendrung dilupakan itu,"kata Ferizal Ridwan, ketika dihubungi Sabtu (19/12) malam.

Kompensasi tersebut, menurut Ferizal Ridwan, tentu bukanlah sesuatu yang susah untuk diwujudkan. Apalagi, dari aspek sejarah, peristiwa PDRI di Sumatera Tengah yang berlangsung antar atahun 1948-1949 sudah diakui oleh pemerintah pusat. Menyusul lahirnya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2006, tentang PDRI sebagai Hari Bela Negara.

"Dengan adanya pengakuan PDRI dari aspek sejarah. Maka keberadaan daerah-daerah PDRI, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, juga harus ditinjau dari aspek masyarakat,"kata Ferizal Ridwan.

Karena itupula, dia menyarankan, kepada pemerintah daerah yang daerahnya pernah menjadi basis PDRI. Untuk dapat mendukung, dengan mepersiapkan 'perangkat lunak' semacam aturan tingkat daerah, yang menyentuh masalah PDRI. (***)

bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang jasa para pahlawanya.....