Blogger Template by Blogcrowds

Berbagai reaksi muncul dari LSM anti korupsi atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Rabu (24/6). Saat itu SBY mengatakan, "Terkait KPK, saya wanti-wanti benar power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati," ujarnya.

Kekhawatiran demi kekhawatiran pun membuncah dan bermuara pada kecurigaan bahwa SBY tak lagi seiring dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan apa saja yang mereka lontarkan?

Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kembali figur kepemimpinan yang konon antikorupsi itu. Emerson bahkan menilai Pernyataan SBY tidak bijaksana, bukan figur pemimpin antikorupsi. Pemimpin antikorupsi itu menyelesaikan persoalan bukan memperkeruh suasana.

Emerson juga mempertanyakan maksud pernyataan presiden, padahal sebagai bukti KPK bukan lembaga superbody bisa dilihat dari penangkapan Antasari Azhar, hal tersebut bisa dilihat bahwa pimpinan di KPK tidak ada yang kebal hukum.

Hamid Chalid, aktivis Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), menilai dengan pernyataan tersebut, SBY seakan-akan menuduh KPK menyalahgunakan wewenang tanpa fakta, Padahal katanya, lembaga itu sudah membesarkan namanya. Tapi mengapa sekarang malah ia pojokkan ? Hamid pun, mempertanyakan komitmen SBY dalam memberantas korupsi. Hamid pun mengingatkan, apabila SBY bermaksud membangun KPK, seharusnya mewanti-wanti KPK pada saat KPK "sehat", bukan pada saat "pincang" seperti sekarang ini.

"Memang kalimat itu netral kalau diucapkan pada saat KPK sedang komplet, tapi pada saat KPK sedang banyak masalah seperti sekarang itu seperti tuduhan bagi KPK," imbuh Hamid.

Bagaimana kubu SBY menanggapi kekhawatiran atau bahkan tudingan semacam itu? Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6) mengatakan, pernyataan Presiden SBY soal kewenangan KPK yang begitu powerful bukan karena sang besan, Aulia Pohan, ditahan lembaga itu. SBY hanya ingin menciptakan pemerintahan yang bersih.

Lukman balik mempertanyakan, jika hal itu dikaitkan dengan kasus Aulia Pohan, yang kini ditahan, mengapa tidak dari awal. Karena itu ia menegaskan, jika pernyataan itu dikaitkan dengan besannya sendiri, kemungkinannya kecil. Lukman menambahkan, prinsipnya KPK harus tetap ada. Masalah korupsi sudah sangat menggangu. Namun yang terpenting adalah saling kontrol. Semua tergantung dengan fungsi dan wewenangnya

Lukman menambahkan, jika kenyataannya KPK dinilai terlalu powerful, dikhawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan. "Misalnya terkait penyadapan, seperti kasusnya Antasari yang menyadap teleponnya Nasrudin dan Rhani. Mungkin ini perlu dikendalikan," jelas dia.

Senada dengan Lukman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan, kata-kata SBY soal KPK yang terlalu kuat, bukanlah suatu usaha untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu. "Justru sebaliknya, justru dengan begitu, akan memperkuat KPK," tandas Mubarok. Mubarok pun menjamin, isu tersebut tak akan menurunkan elektabilitas SBY.

Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden SBY bidang Hukum menegaskan, Komentar Pak SBY berlaku untuk semua lembaga negara. Pesannya adalah, tidak boleh ada lembaga negara yang tidak terkontrol. Pernyataan itu tidak hanya ditujukan kepada KPK saja.

Dosen Hukum Tata Negara UGM tersebut juga menegaskan, semua lembaga termasuk KPK memang harus terkontrol. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan batas-batas aturan yang telah ditetapkan. SBY, lanjut Denny tetap akan mendukung penuh upaya KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.*

VIVAnews - Center For Electoral Reform (Cetro) menilai porsi iklan dalam pelaksanaan debat calon presiden dan wakil presiden sebaiknya dikurangi.

"Sejak awal KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah membangun kesepakatan, harusnya iklan dikurangi," kata Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay usai usai mengikuti acara debat capres di Studio Metro TV, Jakarta, Kamis 25 Juni 2009.

Menurut dia, iklan sebaiknya ditayangkan di awal dan akhir penyelenggaraan debat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi masing-masing kandidat yang lebih panjang.

Selain itu, dia melanjutkan, ekskalasi perdebatan yang terbangun bisa kontraproduktif bila harus diselingi dengan iklan.

Namun, anggota KPU I Gusti Putu Artha mengaku bahwa KPU harus realistis dengan adanya porsi iklan tersebut. Hal itu terutama dikaitkan dengan anggaran KPU yang terbatas.

"Kalau pelaksanaannya lebih efisien, sisa anggaran bisa dikembalikan ke kas negara," ujar dia.

Dia menjelaskan, penayangan iklan di sela acara debat tidak mengganggu substansi perdebatan.

"Karena konsesi dengan pemilik stasiun televisi penyelenggara adalah 30 menit commercial break dan 90 menit untuk content," ujarnya. "Bagi KPU, itu sudah cukup".

benar juga sih kayanya iklan mesti harus dikurangi,sebab masyarakat pada nerti kok mana yang gombal dan yang enggak....
masa sih seorang pemimpin ngomong ..lanjutkan apa tidaaaak.....kayanya itu bukan sebuah pertanyaan deh.......sebagai pemimpin ya emang mesti dilanjutin dong...kan emang kewajiban.....dan pertanyaan itu nggak butuh jawaban deh....

2009-06-24 11:28:15

Dituding salah tangkap, Kapolda Jabar Irjen Pol Timur Pradopo, dilaporkan oleh Persatuan Narapidana Indonesia (NAPI) dan Indonesian Police Watch (IPW), ke Komnas HAM.

Kapolda dlaporkan terkait kasus salah tangkap Direktur PT Metro Garmin Group George Gunawan beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Komnas HAM Ifdal Hasyim, dalam waktu dekat laporan itu akan ditindak lanjuti.

Dikatakan Ifdal, kasusnya sendiri hanyalah kasus sengketa keluarga, ketikaterjadi perusakan kunci dan kaca kantor George di PT Metro Garmin Jalan Mohamad Toha, Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Oktober tahun lalu. George merusak kaca untuk memaksa masuk karena kantornya itu dikunci atas perintah Soegiyanto, kakaknya yang juga Direktur Metro Garmin yang digantikan George.

karyawan Metro Garmin mela;por ke polisi hingga George menjadi tersangka,namun tidak ditahan.Pada bulan Mei 2009 George ditangkap lagi dfengan kasus yang sama. "Polda Jabar sembrono dalam menjalankan tugasnya," ujar Ifdal.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Kapolda Jabar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda